Pengujung Blog

Selasa, 13 Desember 2011

Tantangan Dunia Pendidikan Kita

Dalam penyusunan RAPBN 2010 sementara, Departemen Pendidikan Nasional akan memperoleh porsi anggaran paling besar, dibandingkan Departemen lain. Sesuai kewajiban pemerintah untuk memprioritaskan anggaran pendidikan, hal tersebut sudah semestinya menjadi suatu kewajaran.

Pembiayaan serta alokasi dana pendidikan hanyalah salah satu dari sekian banyak persoalaan yang harus dihadapi menteri pendidikan yang akan datang. Baik secara fungsional maupun struktural, pendidikan kita memang perlu mendapatkan perhatian utama demi kemajuan dan kesejahteraan ke depan.
 
Tantangan pertama bagi sang menteri beserta Depdiknas ialah untuk mempertanggungjawabkan dana APBN tersebut beserta janjinya dengan sekolah gratis. Sebagai suatu program yang sudah dicanangkan dan digembar-gemborkan, masyarakat tentu menanti pertanggung jawabannya.
Namun, persoalan lain yang lebih mendasar menanti untuk diselesaikan satu per satu. Persoalan dunia pendidikan dengan masalah lapangan kerja adalah salah saunya. SMK sebagai solusi jangka pendek (atau mungkin juga menengah) harus dikembangkan lagi dan mempertahankan prestasi yang telah diraih dalam beberapa tahun terakhir.

Tetapi, di sisi lain perlu ditegaskan bahwa pendidikan bukanlah institusi yang berfungsi untuk mencetak tenaga kerja semata. Logika link and match yang dianut adalah salah dan terlampau pragmatis. Dampaknya, dunia pendidikan kita terbawa arus industrialisasi mulai dari komersialisasi lembaga hingga pada cara berfikir positivistik dengan mematok nilai ujian sebagai indikator keberhasilan.

Sudah saatnya ditegaskan kembali bahwa UN tidak bisa menjadi alat penentu kelulusan siswa, dengan alasan apapun. Keteguhan pemerintah pada pelaksanaan UN hanya semakin memperjelas cara pandang terhadap pendidikan sebagai sebuah industri, karena ujian nasional tidak ubahnya sebuah ISO pada lembaga formal untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja.
Janganlah heran jika dunia pendidikan kita semakin kehilangan rohnya, dan hanya dibungkus oleh daging berupa lembaga-lembaga pendidikan yang mencoba untuk menarik keuntungan dari kebutuhan masyarakat. Dibukanya dunia pendidikan bagi arus modal lokal dan asing serta UU BHP secara terang-terangan memperlihatkan pengurangan peran pemerintah dalam dunia pendidikan.

Dialog mengenai BHP pun sudah dihidupkan dimana-mana, dengan sebuah konsensus yang berisi penolakan. Tapi nyatanya, seruan masyarakat tersebut ditanggapi pemerintah dengan menutup kuping.

Komersialisasi pendidikan yang sudah, dan kemungkinan besar akan justru semakin jelas terjadi, bukan hanya merugikan mereka yang secara finansial tertutup peluangnya untuk menikmati pendidikan. Dalam jangka panjang, negara dan bangsa inilah yang akan merasakan akibatnya. Sumber daya manusia yang berkualitas hanya akan ditemukan di kelompok atau kelas masyarakat yang latar belakangnya memang memungkinkan secara materiil.

Bahaya lain dari industrialisasi ialah pragmatisme dalam cara berfikir dan bertindak. Dengan cara pandang bahwa pendidikan hanya dilihat sebagai investasi, maka nilai –nilai yang ditanamkan di dalam dunia pendidikan akan terbatas pada nilai-nilai yang berguna bagi dunia usaha dan bukan untuk pengembangan ilmu serta pengetahuan itu sendiri.
Padahal, pendidikan yang menurut H.A.R. Tilaar pada hakikatnya berperan untuk memerdekakan dan mengembangkan potensi anak manusia, semakin terpinggirkan oleh peran media massa dan juga arus globalisasi. Untuk bisa kembali kepada hakikat pendidikan tersebut, maka komponen utama pendidikan, yakni guru itu sendiri, juga harus dijauhkan dari cara berfikir pragmatis yang menjebak guru dalam perangkap prestasi. Cara belajar yang dialogis harus dikembangkan untuk mengajak siswa berfikir secara kritis. Untuk itu, guru tidak boleh lagi memasuki ruang kelas dengan perut kosong. Kesejahteraan guru sudah semestinya adalah suatu kewajaran.

Siapapun menteri pendidikan berikutnya, ia memiliki tugas mulia untuk mengembalikan dunia pendidikan kita untuk kembali pada khitahnya yakni mengembangkan fikiran dan membangun potensi diri manusia Indonesia. Tetapi pada saat yang bersamaan, menteri berikutnya juga harus tegar menghadapi kenyataan bahwa pendidikan akan selalu dilihat sebagai tangga menuju dunia kerja.
 

0 komentar:

Posting Komentar